Gedung Pemasaran UMKM

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana membangun gedung pemasaran mini untuk mempromosikan berbagai produk yang dihasilkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Rencananya gedung pemasaran itu akan dibangun di kompleks kantor Dinas Koperasi dan UMKM. Sekarang masih dalam persiapan, mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB H M Rusdi, di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, pembangunan gedung pemasaran mini tersebut sebagai salah satu upaya membantu para pelaku UMKM yang masih kesulitan memasarkan produknya.
Menurut Rusdi, masalah kemampuan pemasaran yang terbatas menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya menjadi skala besar. Hal itu disebabkan karena akses informasi yang rendah.

Kendala lain yang dihadapi oleh pelaku koperasi UMKM dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih baik adalah kemampuan pelaku koperasi dan UMKM dalam mengakses sumber-sumber permodalan. “Kami berharap dengan adanya sarana pemasaran yang relatif sederhana itu bisa membantu pengembangan usaha pelaku UMKM. Jika efektif, kami berencana membangun dalam skala besar, tentunya perlu ada sinergi dengan dinas lain yang terkait dengan UMKM,” ujarnya.

Selain membangun sarana pemasaran, kata dia, upaya lain untuk membantu pengembangan usaha koperasi dan UMKM di NTB, adalah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengurus koperasi dan pelaku UMKM agar lebih profesional dalam mengelola kegiatan usahanya.

Nilai alokasi anggaran pada 2012 mencapai Rp1,93 miliar. Dana itu merupakan bagian dari dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun anggaran 2012 untuk NTB senilai Rp6,143 miliar. Dana dekonsentrasi dari pusat pada 2012 naik 50,90 persen dibandingkan tahun 2011 senilai Rp4,071 miliar. Sebagian besar dana dari pusat itu diarahkan membantu pengembangan koperasi dan UMKM serta untuk meningkatan SDM koperasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Selain dari dana APBN, kata Rusdi, Pemerintah Provinsi NTB juga memberikan perhatian kepada upaya meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UMKM. Perhatian tersebut diwujukan dengan memberikan tambahan alokasi dana APBD untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Nilai dana APBD untuk belanja langsung ada tahun anggaran 2012 mencapai Rp6,225 miliar, naik sebesar Rp606.448 juta atau 10,79 persen dibandingkan realisasi pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp5,619 miliar.

Sementara nilai APBD untuk belanja langsung mencapai Rp8,563 miliar, naik sebesar Rp2,670 miliar atau 45,32 persen dibandingkan tahun 2011 senilai Rp5,892 miliar. Total dana APBD NTB untuk pengembangan koperasi dan UMKM pada 2012 mencapai Rp 14,788 miliar, naik sebesar Rp3,276 miliar atau 28,46 persen dibandingkan realisasi pada tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp11,511 miliar.

“Jika digabungkan antara dana APBN dengan APBD, maka alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan koperasi dan UMKM di NTB pada tahun anggaran 2012 mencapai 20,931 miliar, naik 5,349 miliar atau 34,33 persen dibandingkan tahun anggaran 2011 senilai Rpl5,582 miliar”,katanya.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s